Tuesday, December 23, 2014

Tantangan Gereja Masa Kini

Oleh: Husein Ja'far Al Hadar
(Pernah dimuat Koran Tempo, 3/03/2013, dengan judul "Paus dan Masa Depan Gereja")

Ada tantangan yang menuntut kerja keras bagi siapa saja yang menduduki posisi kepausan Vatikan dalam kurun waktu sejak sekitar enam dekade terakhir. Tantangan itu yakni ada dan berkembangnya dekristianisasi di Eropa. Karenanya, seperti pernah disinyalirkannya pada seorang jurnalis Jerman dalam wawancara pada Januari 2010, atas kesadaran akan kondisi fisiknya yang dirasakannya tak lagi mampu mengemban "Takhta Suci" Vatikan dengan tantangan besarnya itu, Paus Benediktus XVI secara resmi mundur pada 28 Februari lalu. Dan, karena dekristianisasi Eropa itu pula, penggantinya disarankan berasal dari luar Eropa (Amerika Latin atau Afrika)

Pasca-abad pertengahan, saat zaman menjadi modern, ada kekecewaan dan kritik keras pada institusi agama, dalam hal ini Gereja Katolik. Kekecewaan dan kritik keras itu muncul dari ketidakpercayaan lagi pada institusi agama, yakni Gereja Katolik pada saat itu, yang begitu otoriter dalam menguasai peradaban masyarakat, bersifat pragmatis dan ditemui banyak kebobrokan di dalamnya. Karenanya, mereka tak percaya lagi bahwa Tuhan Yang Maha Suci dan Agung itu bersemayam di gereja, ajarannya terinstitusikan dalam kekristenan dan kalam-nya diwakili lidah pastor. Bagi mereka, itu semua hanyalah mitos (takhayul) khas abad pertengahan, masa ketika Gereja Katolik bercokol. Gereja Katolik dianggap telah gagal membangun peradaban manusia yang ideal, jika tak justru sebaliknya; melestarikan kediktatoran politik, pengkebirian nalar dan pengabaian terhadap nilai kemanusiaan.

Maka, sekularisme 'pun hadir mencoba menggantikannya. Ia memang tak membunuh agama, sebab disadari bahwa itu memang mustahil. Namun, mereka mengurungnya dalam ranah privat, dan membebaskan ruang publik darinya. Tata nilai atas ruang publik sepenuhnya dikendalikan oleh hukum yang dibangun di atas basis rasionalitas, yang memang menjadi ciri khas modernisme. Inilah awal dari apa yang oleh Juergen Habermas (filsuf Jerman generasi kedua Madzhab Frankfurt) disebut sebagai "liberalisme politik". Ihwal inilah yang kemudian mempertemukan Paus Benediktus XVI (saat masih sebagai Kardinal Joseph Ratzinger) dan Habermas pada Januari 2004 di Akademi Katolik di Bayern, Munchen (Jerman) untuk berdialog dengan tema "Apa yang Dimiliki Bersama oleh Dunia?".

Bagi Vittorio Messori dalam Corriere Della Sera (2005), seorang yang selama bertahun-tahun memiliki hubungan akrab dengan Ratzinger, tesis sekularisme itu bukan hanya tak bermasalah, tapi justru positif bagi Gereja Katolik. Sebab, baginya, Retzinger yang dinobatkan menjadi Paus Benediktus XVI itu bukan harus menghadapi banyak "masalah" (dengan huruf kecil) tapi satu "Masalah" (dengan huruf besar), yakni masalah otentisitas doktrin Kristen. Ia berharap kawan akrabnya itu melakukan gerak agama ke dalam (doktrin iman, Kebenaran Tunggal), bukan gerak ke luar (Gereka Katolik yang berbicara kepada dunia dan berhadapan dengan pluralitas budaya-budaya lain). Bahkan, ia menegaskan bahwa celaka jika iman menguap dalam bentuk humanisme dan solidarisme.

Namun, di sisi berseberangan, ada suara profan dari seorang seperti Jean Daniel yang meminta Paus Benediktus XVI yang baru bertahta itu untuk berpaling ke arah umat manusia, bukannya menuntut iman yang benar menurut prinsip-prinsip Gereja Katolik. Menurutnya, Gereja Katolik harus mengarahkan pandangannya demi nilai-nilai universal. Sebab, itu penting dan mendesak untuk membalikkan proses dekristianisasi Eropa.

John Rawl (filsuf politik abad ke-20 asal Amerika Serikat) telah lama mengingatkan agar Gereja Katolik memisahkan antara doktrin komperhensif, ideologis dan religius dengan wilayah partisipasi institusi Katolik itu dalam ranah publik. Dalam artian, dalam domain doktrin religius yang bersifat privat, tentu, Gereja Katolik memiliki otoritas dan hak penuh untuk memonopoli aturan, bahkan kebenaran, serta menuntut kepatuhan mutlak. Namun, dalam ranah publik, doktrin moral dan hukum Gereja Katolik harus diuji, diverifikasi dan memenuhi apa yang Rawl sebut dengan "rasionalitas publik". Inilah yang kemudian diambil alih dan disampaikan pada Ratzinger oleh Habermas dalam dialognya.

Menurut Habermas, Gereja Katolik tentu boleh saja -bahkan berhak sama seperti doktrin sakral atau teori profan lainnya- menyampaikan tawarannya tentang hukum rekayasa genetika, aborsi, hukuman mati, dll. Namun, syaratnya, harus memakai argumen rasional, bukan argumen iman. Karenanya, tantangannya, sebelum tawaran itu disampaikan, ia perlu digodok di internal Gereja Katolik; bagaimana doktrin sakral diinterpretasikan secara rasional menjadi norma profan. Bahasa yang digunakan pun perlu diterjemahkan; bukan lagi bahasa religius, melainkan bahasa politis. Bahkan, lebih jauh ketimbang Rawl, Habermas juga menuntut Gereja Katolik terus mengawal proses berjalannya hukum publik itu secara aktif. Inilah tesis baru yang kemudian populer dengan istilah "pascasekular", sebuah tesis yang mencoba mencari titik temu antara nalar dan iman dalam ranah publik untuk bersama membangun peradaban dunia yang ideal. Dan, menurut Habermas, seperti diutarakannya dalam wawancaranya dengan Majalah Die Welt (Jerman) pada Januari 2004, itulah interpretasi konkrit dari amanat Konsili Vatikan II yang sekaligus menjadi titik damai antara Gereja Katolik dan liberalisme (negara hukum dan demokrasi).

Itulah tantangan Kardilan Ratzinger saat terpilih menjadi Paus Benediktus XVI. Dan, dalam dialognya dengan Habermas serta sepak terjangnya, walaupun ia dikenal sangat kokoh menjaga doktrin Kristen Katolik dan kristis terhadap nalar hingga menyebut ada patologi hybris (kesombongan) dalam nalar, namun ia mengakui bahwa tesis Rawl dan Habermas penting untuk mencapai universalisme, mengakomodasi pluralitas, menumbuhkan saling kontrol antara iman dan nalar, serta menjaga institusi Gereja Katolik dan umatnya. Dan ia memimpin Gereja Katolik di tengah tarikan keduanya; otentisitas doktrin dan fakta pluralisme.

Kini, setelah Paus Benediktus XVI resmi mundur, apa yang menjadi tantangannya di masa kepemimpinanya (dua tarikan itu), juga otomatis menjadi tantangan bagi Paus yang baru nantinya. Itu juga adalah tantangan bagi seluruh doktrin agama, termasuk Islam, jika ingin 'membumi' dan menjadi "rahmatan lil alamin".

Thursday, December 4, 2014

Memprovokasi Perdamaian

Oleh: Husein Ja'far Al Hadar
(Dimuat Koran Tempo, 4 Desember 2014)

Pada pertengahan November lalu, Prof. Din Syamsuddin (Ketua MUI dan Ketua Umum PP Muhammadiyah) berkhotbah di mimbar Gereja Vatikan di depan petinggi-petinggi Kristen (dan juga Islam) dunia dalam The 3rd Catholic-Muslim Forum yang bertajuk "Working Together to Serve Other". Sekolompok petinggi Islam dan Kristen itu berkomitmen untuk mengajak umatnya bekerja bersama untuk kemanusiaan, perdamaian, dan misi luhur universal lainnya melampaui sekat-sekat agama yang membedakan mereka.  
Ini sebuah gagasan dan gerakan yang kian populer dalam upaya merajut perdamaian antar-pemeluk agama, khususnya agama-agama samawi: Yahudi, Kristen, dan Islam. Gagasan dan gerakan ini melampaui sekadar dialog yang jauh sebelumnya telah lebih dulu populer dalam keragaman umat beragama. Dialog dirasa tak cukup dalam menumbuhkan kesadaran dan merekatkan persaudaraan antarumat beragama. Apalagi, dialog bersifat verbalistik semata, yakni diskusi dan bertukar gagasan.  Dibutuhkan gerakan yang mendorong umat lintas agama untuk bekerja bersama, saling mengisi dan membantu, bergotong royong, saling bersentuhan, serta berada dalam satu payung demi nilai-nilai luhur universal yang diyakini bersama dalam agama-agama mereka. Walhasil, kedekatan itu terlihat nyata. Dengan demikian, diharapkan kedekatan dan persaudaraan antarumat beragama terbangun kokoh.  
Pendeta Jacky Manuputty, penggerak "Provokator Perdamaian", melakukan apa yang ia sebut sebagai art for peace (seni untuk perdamaian) di Maluku sejak 2007. Dalam program ini, umat lintas agama dirangkul untuk bekerja bersama, khususnya dalam bidang seni. Ia menyebutnya sebagai provokasi untuk perdamaian. Itu pula yang dilakukan Imam Shamsi Ali, imam asal Sulawesi yang tinggal di New York, bersama Rabi Marc Schneier, pemuka agama Yahudi berpengaruh di Amerika Serikat, sejak 2007. Pengalamannya kemudian ditulis dalam buku berjudul Sons of Abraham (Anak-anak Ibrahim, 2014). Bahkan, lebih jauh, mereka bukan hanya mengajak umatnya bekerja sama, tapi juga saling membela: Kaum muslim melawan stigma anti-semit dan umat Yahudi melawan stigma Islamofobia. 
Sebab, sebagaimana ditulis Imam Shamsi Ali, yang justru kerap absen dari keberagamaan kita adalah apa yang ia sebut outreach (keterbukaan diri dalam beragama), sehingga umat beragama bisa memahami agama-agama lain milik saudaranya secara utuh dengan sumber dari penganutnya sendiri. Karena seperti kata pepatah Arab: "Manusia takut kepada apa yang tak diketahuinya" (al-nas a'dau ma jahilu). Itu pula yang menjadi kesimpulan Norman Daniel dalam buku Islam and the West dan Robert W. Southern dalam Western View of Islam in the Middle Ages, bahwa stigma negatif, ketegangan, serta konflik antar-agama sering muncul akibat ketidaktahuan yang dialami umat beragama.
Kekacauan di Palestina, yang juga diprovokasi oleh politisasi agama, secara tak langsung mendidik umat beragama di sana untuk bersikap terbuka, dewasa, dan maju dalam beragama. Walhasil, Manuel Musallam, salah seorang pastor di Palestina, pada April 2014, ketika Israel kembali membombardir Palestina, dengan tulus dan nyata menyatakan, "Jika masjidmu terkena bom Israel, silahkan kumandangkan azan dari gereja kami!" Kehidupan beragama kita di sini seharusnya belajar dari fenomena itu. Jangan menunggu keadaan yang mengajari kita, sebagaimana di Palestina.