Friday, March 6, 2015

Visi Keberagamaan Presiden

Oleh: Husein Ja'far Al Hadar
(Dimuat Koran Tempo, 6/02/2015)

Saat pertama kali terpilih menjadi Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) langsung menerima kunjungan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair di kediamannya. Di sana, Blair sempat bertanya pada Jokowi terkait langkah pemerintahannya ke depan dalam menghadapi gerakan ekstremis yang mengatasnamakan agama. Pertanyaan itu memang sangat relevan dengan Jokowi selaku Presiden Indonesia. Pasalnya, pertama, isu gerakan ekstremis atas nama agama (khususnya Islam dalam kaitannya dengan Islamic State, IS) memang menjadi salah satu isu besar dan utama di kancah global, dengan Timur Tengah sebagai pusarannya. Isu itu menjadi ancaman bagi dunia, apalagi Indonesia dengan mayoritas penduduknya Muslim. Kedua, Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia dan corak keislamannya yang khas dinilai bisa menjadi alternatif bagi Islam di Timur Tengah yang telah lama carut-marut akibat isu ekstremisme dan sektarian.

Menjawab pertanyaan itu, Jokowi dengan tegas dan terus terang mengaku tak sepaham dengan kebijakan sebagian negara-negara Barat yang langsung mengambil jalan pendekatan militer (security approach) untuk membendung ekstremis. Menurut Jokowi, cara yang paling ampuh untuk menangkal gerakan-gerakan itu dengan pendekatan keagamaan (religion approach) dan budaya (culture approach).Menurut penulis, pendekatan keagamaan dan budaya merupakan dua modal besar Islam Indonesia. Jika keduanya bisa dijalankan beriringan, di samping pendekatan militer atau hukum, Indonesia berpeluang menjadi 'kiblat' bagi pola keberislaman masyarakat Muslim global dan penanganan ekstremisme agama.

Pertama, dalam konteks pendekatan keagamaan, Islam Indonesia memiliki corak yang berbeda dengan Islam Timur Tengah. Islam Indonesia sejak awal masuknya telah berbasis kemoderatan, bukan penaklukan. Islam Indonesia lebih kental akan nuansa dakwah berorientasi cinta-kasih dan toleransi berbasis tasawuf yang salah satu sumber utamanya adalah Hadhramaut (Yaman), bukan Arab Saudi, Irak atau negara-negara Timur Tengah lainnya yang sejak dulu dikenal memiliki keberislaman yang berbasis dan berorientasi hukum. Meminjam istilah Jalaluddin Rakhmat (cendekiawan Islam Indonesia), Islam Indonesia lebih mendahulukan akhlak (dan kemaslahatan) ketimbang fiqih (dan persinggungan).

Kedua, dalam konteks pendekatan budaya, Islam Indonesia sejak awal dibawa masuk dengan corak akulturatif: mengindonesiakan Islam, bukan mengislamkan Indonesia. Oleh karena itu, Islam kemudian menjadi bagian dari tradisi Indonesia, bukan justru Indonesia dipaksa menjadi bagian dari 'dinasti' Islam. Kita jeli dalam memisahkan antara ajaran Islam dan budaya Arab untuk kemudian menyerap Islamnya saja dan mengakulturasikannya dengan budaya Indonesia. Sehingga, sebagaimana dikemukakan Azyumardi Azra (sejarawan Islam Indonesia), Islam Indonesia yang terbentuk adalah Islam yang 'berbunga-bunga' (flowery Islam): 'bunga-bunganya' berupa budaya dan kearifan lokal Indonesia yang hampir bisa ditemui di setiap ajaran atau ritual Islam kita, dan tentunya tanpa mengubah sedikit 'pun substansi ajaran Islamnya. Berbeda dengan Islam Timur Tengah yang 'gersang'.

Dua pendekatan itu yang, walaupun telah begitu apik dan gagah disampaikan oleh Presiden Jokowi, namun belum terlihat dan terasa implementasinya. Justru, pendekatan hukum yang kian tampak sedang serius digarap oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin berupa pembentukan "RUU Perlindungan Umat Beragama". Tentu, pendekatan hukum itu penting sebagai perangkat perlindungan akhir bagi kasus-kasus kekerasan agama. Namun, kita mendesak butuh dua pendekatan itu agar kita bukan terus menindak kasus, tapi mengantisipasi penyebab dan akar-akar munculnya.

0 comments:

Post a Comment