Saturday, February 4, 2017

Jangan Lupa Lopa!

Hari itu, menjelang Lebaran. Bapak menegaskan kepada anak buahnya untuk tidak menerima parsel Lebaran. Ia menggelar jumpa pers yang di antaranya mengumumkan, seluruh aparat kejaksaan Sulawesi Selatan tidak terima hadiah dalam bentuk apa pun.

Ketika tiba di rumah, ia melihat ada dua parsel. ”Eh, siapa yang kirim parsel ke sini,” tanyanya dengan raut masam. Melihat mimik wajah geram, seisi rumah bungkam. Belum terjawab pertanyaan geramnya, ditambah pula melihat salah satu parsel tersingkap 10 cm. ”Aduh, siapa yang membuka parsel ini?” Seorang putrinya maju ke depan dan dengan jujur menyatakan dialah yang buka dan mengambil sebuah cokelat. ”Mohon maaf Ayah,” ujar anak perempuan itu. Ayahnya menghela napas, lalu memperingatkan tegas untuk tak melakukan hal itu lagi. Pria Mandar ini menyuruh putranya membeli cokelat dengan ukuran dan jenis yang sama. Lalu cokelat itu dimasukkan ke bungkusan parsel dan segera dikembalikan kepada pengirimnya.

***

Kisah itu bukan dongeng. Meski mungkin kita akan sulit mengimajinasikannya di tengah realitas kepemimpinan bangsa ini yang diselimuti tindak korupsi oknum-oknumnya. 

Bapak itu adalah almarhum Baharuddin Lopa. Jaksa Agung RI di kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kisah itu terjadi kala ia menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Setelah Patrialis Akbar tertangkap tangan sebagai tersangka korupsi, kita rindu Lopa. Kita butuh mengenangnya. Bukan untuk romantisme, tapi optimisme. 

Saya sangat ingat nama itu: “Lopa”. Satu-satunya nama pejabat yang saya tahu selain Gus Dur karena memang Presiden RI saat itu, ditambah kebijakannya yang sangat bijaksana di mata anak SD seperti saya saat itu karena meliburkan penuh sekolah di bulan Ramadhan. Saya mengenal Lopa pertama kali waktu SD, dari ayah saya yang sangat mengidolakannya dan sedih akan wafatnya pada 2001. Namun, baru belakangan saya mengenal pribadi Lopa. Saat SD, karena saya memang diperkenalkan dengannya melalui kisah-kisah kejujuran dan kesederhanaan, saya lebih mengimajinasikannya semacam simbol kejujuran dan kesederhanaan. Harus Lopa berarti harus jujur. Begitu kira-kira.

Jika Bung Hatta punya kisah dengan sepatu merek “Bally”, Lopa juga punya kisah dengan mobil merek “Kijang”. Keduanya bukan malaikat yang tak punya keinginan. Namun, keinginan itu digapainya dengan menabung sedikit demi sedikit, dari gaji dan honor menulis. Bukan memperdagangkan pengaruh, apalagi “palu”. Bedanya, Lopa kesampaian, Hatta tidak hingga wafat karena tabungannya tak kunjung mencukupi lantaran berkejaran dengan biaya listrik dan air rumahnya.

Lopa, juga Hatta mengingatkan saya pada sebait lirik lagu Iwan Fals: “Keinginan adalah sumber penderitaan.” Keinginan sering membuat kita tak kuasa pada diri sendiri. Lalu, bagaimana bisa berkuasa atas orang lain dengan “palu”, “kursi”, dll, jika pada diri sendiri saja tak kuasa? 

Korupsi sering bocor di sepetak keinginan dalam pikiran. Gratifikasi kerap menghujam ke petak itu, menyandera kita, dan membuat “palu” otomatis patah. Bagaimana kita bisa membayangkan kedaulatan hukum tanpa kedaulatan hakim? Hukum bisa saja tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tapi ia tak bisa tajam ke luar jika masih tumpul ke dalam (diri). Oleh karena itu, kata Lopa, “penegak hukum itu mutlak berintegritas. Ia boleh hidup ekstra sulit, tetapi itu tidak bisa menjadi alasan menerima apa pun dari siapa pun.” 

Dan kini, bagaimana kita bisa membayangkan wajah hukum negeri ini jika Hakim Mahkamah Konstitusi (“Mbah”-nya Hukum Indonesia), kemarin Patrialis dan beberapa tahun lalu bahkan ketuanya, Akil Mochtar terlibat korupsi? Alih-alih akan tegak prinsip hukum: ”the rule of law, and not of man” (hukum yang memerintah dalam suatu negara, bukan kehendak manusia), melainkan ”the rule of man, and not of law” (kehendak manusia yang memerintah dalam suatu negara, bukan hukum).

Lopa menyidang diri dan keluarganya sendiri, sebelum orang lain. Sebab, dari sanalah hukum harus ditegakkan. Persis seperti dikisahkan di awal kolom ini. Sebab, seperti kita lihat dalam kasus Patrialis, kita sering menjadi “industri nasihat”, tapi kosong keteladanan. Oleh karena itu, kata Nabi Muhammad: “Jika Fatimah (putri kesayangannya) mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya.” Karena memang begitu Qur’an mengajar Nabi: “Jagalah diri dan keluargamu dari neraka.” ”the rule of law, and not of man”

Salah satu gagasan Lopa adalah mengaitkan hukum dan ekonomi. Menurutnya, supremasi hukum akan berbanding lurus dengan kinerja ekonomi. ”Banyak di antara masyarakat tidak menyadari, tegaknya hukum menentukan kinerja ekonomi. Sebab, munculnya supremasi hukum akan membuat pelaku bisnis tenang. Kalaupun bisnisnya diusik, para pebisnis itu akan tenang karena ada hukum. Jaksa akan menjalankan tugasnya dengan baik dan hakim akan menjatuhkan vonis yang sesuai hukum dan rasa keadilan,” kata Lopa. Ke-shahih-an gagasan itu memang sudah terbukti sejak lama. Yang paling populer dan anyar adalah China yang sejak 2000 khususnya, supremasi hukum telah berhasil mendorong perekonomian yang sehat dan maju hingga kini menjadi Raksasa Asia. Namun, kasus Patrialis seolah meneguhkan ke-shahih-annya dalam wujud sebaliknya: bagaimana oknum pebisnis memang akan selalu mengincar penegak hukum yang mau memperdagangkan “palu”-nya untuk meruntuhkan supremasi hukum guna meneguhkan menopoli ekonomi, yakni sapi dalam kasus Patrialis.


Maka, jangan lupakan Lopa! Kita ini harus terus mengenangnya. Bukan untuk Lopa, tapi untuk kita. Karena dia adalah inspirasi sekaligus energi bagi kejujuran dan kesederhanaan. “Mengingatnya (Lopa) membimbing kita untuk jujur dan sederhana dalam hidup di tengah pengabdian pada masyarakat,” kata ayah saya suatu hari dulu. Mari kita mulai mengingatnya dengan membacakan doa untuk ruhnya.

0 comments:

Post a Comment